Gemasiber80news.com, LEBAK – Kementrian PUPR adalah Kementrian dalam pemerintahan pekerjaan Indonesia yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan perusahaan negara sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2020 tentang Kementrian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Tugas dan fungsinya sudah jelas, namun sangat disayangkan apa yang terjadi dengan petugas dan pegawai Kementrian PUPR yang di wilayah, ketika dikritisi hasil pekerjaan baik itu secara swakelola juga pekerjaan yang dilakukan para kontraktor, ketika diberitakan/ disoal dan kritisi oleh media, mereka gerah, malah mereka terkesan mengintimidasi narasumber,” ungkap Muztahidin (Mz) salah satu Aktivis Lebak Selatan (Baksel), kepada media Gemasiber80news.com, Senin (19/9/2022).
“Saya sangat menyayangkan sikap pegawai PUPR tersebut yang tidak legowo ketika dikritisi, media sebagai kontroling di lapangan jelas adanya, kenapa mesti gerah dan takut, harusnya kritik demi perbaikan ini di apresiasi,” tegas Mz.
Mz, juga mengatakan, “Dalam waktu dekat, saya akan segera melaporkan hasil temuan di lapangan sesuai fakta ke Kementrian PUPR Jakarta,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan, Kukun, salah seorang Tokoh Masyarakat (Tokmas) di Baksel, menuturkan, “Saya berharap kepada pihak PUPR pusat juga Satker Wilayah Banten Jalan Nasional III, ruas jalan Binuangeun-Simpang-Bayah-Cibareno sampai batas Jabar, segera melakukan perbaikan kembali dari hasil pekerjaan kontraktor yang nakal dan tidak punya komitmen kerja yang bagus,” tegasnya.
Selain itu, Kukun berharap PUPR segera melakukan pekerjaan jalan yang terkena bencana salah satunya, yang di ruas jalan Pasir Kolecer/ Kebun Karet Gunung Madur yang longsor dan tinggal separuh badan jalannya, dan itu jelas bisa membahayakan penggunannya.
“Saya berharap juga, PUPR harus segera mengevaluasi hasil pekerjaan kontraktor, dan kedepan tidak gegabah dalam menunjuk kontraktor, sehingga kejadian lagi seperti di Anggaran Preservasi 2022, dengan jumlah anggarannya 11 milyar lebih, tapi hasil pekerjaan kontraktor tersebut dianggap tidak sesuai bahkan ada yang belum dikerjakan, padahal itu urgen,” harap Kukun.
“Tunjuk kontraktor yang sudah mapan dan profesional, juga Saya berharap PUPR jangan alergi dikritisi oleh media,” tutur Kukun.
Ketika media ini mengkonfirmasi ke 2 (dua) orang petugas PUPR yang bertugas di Wilayah Baksel Senin malam, beberapa kali via WhatsApp, keduanya tidak merespon.
“Terakhir informasi yang didapat media ini, bahwa pihak PUPR menjelaskan, “Muhun sadayana lagi menunggu revisi kang (Iya semuanya lagi menunggu revisi-red),” singkatnya. *(Team).
