BKKBN Banten Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Rapat Koordinasi Teknis PPS Tingkat Kabupaten/Kota

banner 728x90

Gemasiber80news.com, LEBAK – Dalam Rangka Intervensi Serentak Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota tahun 2024.serta Rapat koordinasi teknis PPS di Hotel Horison Rahaya Kalanganyar Lebak Banten Kamis (16/5/2024)

Hadir di acara tersebut perwakilan satgas penurunan stunting Moch Sukma Djaka beserta jajaran,sekda Lebak diwakili, Abdul Rohim, S.Pd ,Kepala DP3AP2KB,
Tuti Nur Asiah, S.K.M., M.K.M., Kabid Dalduk KB KS DP3AP2KB sebagai Narsum,dan
Yuda Ganda Putra, S.IP, MM Sekretaris BKKBN Provinsi Banten,serta Fety Noviaty, S.Kep.,Ketua Tim ZI dan SPIP.Banten.

Pembukaan diawali dengan bacaan basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars BKKBN,yang di pandu oleh ibu Puji Astuti ,laporan kegiatan di sampaikan Ketua Team ZI Ibu Feti Noviaty.S.,Kep.

Selanjutnya ketua DP3AP2KB,Abdul Rohim S.,IP., menyampaikan dalam sambutanya,bahwa tahun 2024 ini adalah tahun terakhir dari tahun periode RPJMN 2020-2024.dimana diamanatkan bahwa prevalensi secara nasional sebesar 14 %. Maka dari itu kami ucapkan,terima kasih BKKBN Provinsi telah berkenan mengunjungi kami ,serta tentunya akan memberikan berbagai arahan bagi perbaikan layanan terutama yg berkaitan dengan upaya percepatan penurunan stunting di Lebak,Kami sangat berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana upaya Percepatan penurunan stunting, permasalahan yang di hadapi serta dukungan yang dibutuhkan oleh kabupaten Lebak sebagai penguatan bagi tercapainya target penurunan stunting sebagaimana di amanatkan dalam perpres nomor 72 tahun 2021.tentang percepatan penurunan stunting.

“Sampai dengan tahun 2022,prevalensi stunting di Indonesia terus menunjukan tren penurunan,berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang dirilis oleh kementrian kesehatan bahwa pada tahun 2022,prevalensi stunting di indonesia turun sebantak 2,8 % poin, dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%
Di kabupaten Lebak prevalensi stunting ttberdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021sebesar 27,3% dan turun 1,1%,pada tahun 2022 menjadi 26,2%,angka prevalensi Tersebut menempatkan kabupaten Lebak pada posisi ke 3 tiga terbesar di provinsi Banten setelah kabupaten Pandeglang dan kabupaten Serang.

Sementara hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukan bahwa prevalensi di kabupaten Lebak naik 9,3% menjadi 35,5 %,angka tersebut menjadikan kabupaten Lebak menjadi angka prevalensi Stunting tertinggi di provinsi Banten.

Namun demikian jika di bandingkan dengan data hasil pengukuran berdasarkan pencatatan dan pelepasan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM)
Prevalensi di kabupaten Lebak pada tahun 2021sebesar 6,41% atau 6,495 balita ,stunting dan pada tahun 2022 turun menjadi 4,27% atau 4,618 balita,dan terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 3,69 % atau 3,862 balita dari 104,696 balita yang diukur.

Kondisi ini dinilai sangat relevan dengan signifikanya jumlah penurunan keluarga beresiko stunting (KRS).Bersumber dari data PK21 yang dilakukan verifikasi dan validasi setiap semester,dimana keluarga beresiko stunting Lebak tahun 2021 sebanyak 196,053 KRS dan tahun 2022 semester 1 sebanyak
123,509 KRS,atau 33,8%,dan di tahun 2023,hasil verifikasi dan validasi KRS turun menjadi 76,716 KRS sebesar 32,8%,dan di semester 2 turun lagi menjadi 67,601 KRS atau 29,1%.

Masih kata Abdul Rohim,hal inilah yang tengah menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kabupaten Lebak sejak tahapan perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan.

Walaupun data EPPGBM menurun secara signifikan tetapi
Hasil SKI memberi peringatan bagi pemerintah daerah dalam hal ini TPPS untuk melakukan langkah langkah kongkrit yang lebih baik melalui spesifik maupun sensitif.

Dan salah satu strategi yang telah matang di rancang saat ini adalah pelaksanaan gebyar kolaborasi Lebak atasi stunting inflasi dan kemiskinan ekstrim klasik, yang merupakan event integrasi dalam upaya percepatan penurunan stunting terpadu dengan penanganan nya, kegiatan ini ditutup oleh inspektorat utama BKKBN RI Ari Dwikora Tono. *(De/Red)

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *