Gemasiber80news.com,LEBAK – Ratusan masyarakat Kabupaten Lebak mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) setempat. Dalam aksinya tersebut mereka menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Bupati Lebak, Moch Hasbi Asydiki Jayabaya.
Koordinator lapangan aksi, Atang Solihun salam orasinya mengatakan, pihaknya menggeruduk gedung wakil rakyat guna menyampaikan sepuluh tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Bupati Lebak.
“Kami minta Bupati Lebak menyanggupi sepuluh tuntutan yang kami ajukan,”kata Atang Solihin, dalam orasinya, Rabu (08/04/2026).
Kata Atang, Kesepuluh tuntunan tersebut adalah, Bupati harus bersedia membangun jalan sampai kepelosok desa secara serentak, bupati harus menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kearoganan selama ini diperkuat dengan penandatanganan surat permohonan maaf, mengembalikan pedagang pasar Semi ke jalan Sunan Kalijaga, mengaudit proyek revitalisasi alun-alun.
Kemudian, membuktikan ucapannya apabila ada oknum OPD nakal akan dipenjara, mempercepat pematangan lahan Huntara Cigobang, merekomendasi kasus Tambang Pasir Desa Jayasari, mengembalikan marwah Lebak kepada Slogan ‘Lebak Bertauhid’, memberikan Kesejahteraan penambang rakyat, serta melakukan penambahan kelengkapan fasilitas dan pelayanan RSUD Adjidarmo.
“Jika sepuluh tuntutan kami itu tidak direalisasikan maka, kami minta Bupati dan Wakilbupati untuk mundur dari jabatannya,”pinta Atang
Ade Surnaga, orator lainnya mengatakan, Bupati Lebak harus menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kejadian beberapa waktu lalu terkait persoalan ucapannya yang tidak pantas kepada Wakilbupati. Karena ucapan Bupati itu menjadi pemantik kericuhan kegaduhan di masyarakat.
Sepuluh tuntutan yang diminta peserta aksi itu kata Ade Surnaga tersebut merupakan harga mati. Jika kemudian tuntunan itu tidak direalisasikan maka, Bupati dan Wakilbupati harus mundur dari jabatannya.
“Bupati harus meminta maaf kepada publik, karena ucapannya terhadap Wakilbupati menimbulkan kegaduhan di masyarakat,”kata Ade Surnaga.
Masyarakat yang menggelar aksi juga membakar ban dihalaman gedung DPRD Kabupaten Lebak.
Sementara itu, menangapi sepuluh tuntutan dari peserta aksi tersebut, Pj Sekertaris Daerah(Sekda) Lebak mengatakan, secara umum bahwa Infrastruktur menjadi salah satu prioritas Bupati Lebak, termasuk jalan.
Menurut aturan, yang menjadi tanggung jawab utama Kabupaten adalah jalan-jalan Kabupaten. Walaupun begitu dan ditengah efesiensi dana transfer ke daerah(TKD, Bupati tetap berpihak ke Desa, terbukti di tahun 2026 Pemkab Lebaknmenganggarkan jalan poros desa di 42 ruas diluar jalan poros Kabupaten.
Jadi, jalan yang mulus diseluruh wilayah bukan saja harapan aliansi, akan tetapi juga harapan bupati juga. Namun, kata Sekda, semua harus realistis, karena semua pembangunan butuh anggaran besar
Kata Sekda, semua program tentu harus dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Demikian juga infrastruktur pasar semi, di tahun ini juga dianggarkan dalam rangka penyempurnaan pasar agar lebih baik lagi.
“Komitmen Bupati dalam membangun Lebak saya kira sangat besar, jalan-jalan desa-pun digarap, demikian juga pembangunan alun-alun, agrowisata adalah bukti nyata bahwa selain jalan Bupati juga membangun infrastruktur lainnya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,”kata Sekda.
Tererkait permohonan maaf, kata Sekda, kedua pimpinan sudah selesai, tak ada masalah dan beliau berdua berkomitmen untuk bersama-sama membangun Lebak.
“Jika masih ada kekurangan misalnya pelayanan di Rumah sakit dan sektor lain, saya pikir tidak ada pemda yg sempurna, yang penting kami berkomitmen untuk selalu lebih baik dari hari sebelumnya, sebagimana arahan pak bupati disetiap kesempatan. Untuk masalah kemarin saya kira pak Bupati dan Pak Wakil sudah berbaikan, tidak ada masalah,”kata Sekda.
*(Tim media/Red)
