Gemasiber80news.com, SERANG – Ratusan Mahasiswa dari HMI, LMND, GMNI, IMM dan HMI MPO Cabang Serang yang tergabung dalam Cipayung Plus Serang mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan pada aksinya di depan Kantor Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten, pada Kamis (25/6/2026).
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk “Negara Dikerubungi Serakahnomics, Rakyat Sengsara” yang menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.
Cipayung Plus Serang menilai bahwa arah pembangunan saat ini masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan pemerintah belum mampu menekan angka pengangguran, mengurangi ketimpangan sosial, maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata.
Sebagai salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan dan pusat industri nasional, Provinsi Banten dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih tingginya angka pengangguran, belum optimalnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta masih ditemukannya ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Anang M Faisal, salah satu Massa aksi mengatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian pembangunan yang selama ini dipublikasikan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Banten memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi hingga hari ini masih dihadapkan pada tingginya angka pengangguran, persoalan pendidikan, kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan. Artinya, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan dan pendidikan, Cipayung Plus Serang juga menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan akses air bersih, aktivitas pertambangan ilegal yang mengancam lingkungan hidup, serta pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan yang berhasil tidak cukup hanya diukur dari angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta terjaminnya akses terhadap hak-hak dasar warga negara.
“Pemerintah dan DPRD Banten harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan hidup, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Atas dasar itu, Cipayung Plus Serang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan DPRD Provinsi Banten, yakni:
1. Tegakkan supremasi sipil dan demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat.
2. Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional.
3. Laksanakan reforma agraria sejati dan bentuk Badan Nasional Reforma Agraria.
4. Tolak pemborosan anggaran negara serta perkuat efisiensi dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.
5. Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berantas mafia yang terlibat dalam pelaksanaannya.
6. Cabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing dan wujudkan pekerjaan yang layak.
7. Stabilkan harga BBM dan kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
8. Tekan angka pengangguran di Provinsi Banten melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM.
9. Sesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
10. Wujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan tuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS).
11. Percepat pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi, air bersih, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
12. Tindak tegas pertambangan ilegal dan lindungi lingkungan hidup.
13. Berantas korupsi dan perkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
14. Selesaikan persoalan tumpang tindih aset daerah dan tingkatkan transparansi informasi publik.
Cipayung Plus Serang menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar pembangunan di Provinsi Banten maupun secara nasional berjalan sesuai amanat konstitusi dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. *(Uzex)
