Gemasiber80news.com,PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Pandeglang, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam aksinya, HMI Cabang Pandeglang mengangkat empat isu utama, yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pengangkatan pejabat yang berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang, polemik kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, serta evaluasi terhadap realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral HMI sebagai organisasi perjuangan dan kontrol sosial. Kami melihat sejumlah kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Kenaikan BBM, polemik pengangkatan pejabat berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati, kenaikan tunjangan DPRD, serta realisasi visi dan misi kepala daerah harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Ilham.
Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya transportasi dinilai akan berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya membebani masyarakat, khususnya petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, HMI juga menyoroti pengangkatan pejabat yang masih berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas, etika pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
HMI menilai jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang memiliki integritas dan mampu menjaga marwah pemerintahan. Karena itu, mereka meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut guna menghindari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti polemik kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Menurut HMI, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.
HMI berpandangan bahwa DPRD seharusnya lebih memprioritaskan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dibandingkan membahas peningkatan tunjangan.
Tak hanya itu, HMI juga mendesak adanya keterbukaan pemerintah daerah terkait capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Sebagai bagian dari komitmen politik yang disampaikan kepada masyarakat saat Pilkada, visi dan misi tersebut dinilai harus dapat dipertanggungjawabkan melalui program-program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Aksi HMI Cabang Pandeglang, Syahri Fauzan R, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara konstitusional dan damai.
“Kami hadir membawa suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Aksi ini bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Syahri.
Ia menambahkan, HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, serta DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
“Kami tidak datang untuk menciptakan kegaduhan. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, muncul kebijakan yang menimbulkan kontroversi, dan janji-janji politik belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak kebijakan kenaikan BBM yang dinilai memberatkan masyarakat, menolak kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang, mendesak peninjauan kembali pengangkatan pejabat berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati, meminta DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang memberikan sikap resmi atas polemik tersebut, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan secara terbuka capaian visi dan misi kepala daerah kepada masyarakat.
HMI Cabang Pandeglang menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan masa depan Kabupaten Pandeglang.
“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
*(Red)
