Foto: Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, (google)
Gemasiber80news.com, LEBAK – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Lebak menghadapi tantangan dalam pembangunan fasilitas kesehatan.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama ini terkuras untuk membiayai program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan.
Pernyataan tersebut mencuat setelah Kabupaten Lebak tidak masuk dalam daftar penerima ADINKES Award 2026, penghargaan bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga yang dinilai berkontribusi dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Menanggapi persoalan tersebut, Amir menegaskan bahwa kondisi itu bukan semata-mata persoalan pemberian sanksi atau punishment, melainkan berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Ini bukan soal punishment. Selama 10 tahun terakhir pembangunan Puskesmas mengandalkan anggaran pusat. Karena APBD terkuras untuk membayar BPJS,” kata Amir kepada media, Jum’at (13/11/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan Kabupaten Lebak yang terbatas membuat pemerintah daerah harus menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Kondisi Lebak uangnya terbatas. Kecuali kita berani keluar dari UHC. Kita bisa bangun Puskesmas dengan sarana prasarananya jika keluar dari UHC,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena UHC merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, di sisi lain, pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan juga menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan.
Terlebih, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap desa merupakan salah satu janji kampanye pasangan Ruhay yang dipimpin Bupati Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya bersama Wakil Bupati Amir Hamzah.
Janji tersebut tentu membangun harapan masyarakat agar pelayanan kesehatan semakin dekat, mudah dijangkau, dan merata hingga wilayah pelosok Kabupaten Lebak.
Persoalannya, bagaimana pemerintah daerah dapat merealisasikan komitmen tersebut di tengah keterbatasan fiskal dan besarnya kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan?
Di tengah tantangan penanggulangan ATM, kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat desa justru semakin penting. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat 85 kasus baru HIV hingga Agustus 2026, dengan tiga orang meninggal dunia. Sementara penemuan kasus TBC mencapai 3.856 kasus hingga 4 September 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan program sosialisasi dan pemeriksaan.
Ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, obat-obatan, pemerataan akses, serta keberlanjutan pembiayaan juga menjadi kebutuhan mendasar.
Penjelasan mengenai keterbatasan APBD perlu diikuti langkah konkret berupa strategi pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan, optimalisasi anggaran, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Lebak, Erik Heriana kembali mempertanyakan, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu menjelaskan bagaimana strategi mempertahankan UHC sekaligus memenuhi janji pembangunan Pustu di setiap desa.
“Pemerintah Kabupaten Lebak perlu menjelaskan bagaimana strategi mempertahankan UHC sekaligus memenuhi janji pembangunan Pustu di setiap desa,” kata Erik.
Sebab, jaminan pembiayaan pengobatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan dua kebutuhan yang sama-sama penting bagi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai keterbatasan anggaran, tetapi juga kepastian solusi dan realisasi janji pembangunan,” ujar Erik.
“Pelayanan kesehatan yang dekat dan layak bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” pungkasnya. *(Uzex)
