Gemasiber80news.com, SERANG – Kongres V Rakyat Banten menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten sekaligus kembali mendorong pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebagai daerah otonomi baru (DOB) Banten Selatan.
Pemekaran tersebut dinilai menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan.
Persoalan itu menjadi salah satu sorotan dalam Kongres V Rakyat Banten yang digelar di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Kota Serang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh pendiri Provinsi Banten, ulama, kiai, ustaz, serta kalangan santri.
Tokoh Banten, H. Embay Mulya Syarif, menegaskan bahwa wacana pemekaran Cilangkahan perlu ditempatkan dalam kerangka besar keadilan pembangunan.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Banten utara dan selatan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Wilayah selatan dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur, akses pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Karena itu, pembentukan Kabupaten Cilangkahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai penambahan wilayah administratif. Lebih dari itu, pemekaran harus mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Wacana pembentukan Kabupaten Cilangkahan sendiri memiliki arti penting bagi masyarakat Banten Selatan.
Dengan terbentuknya daerah otonomi baru, diharapkan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih pendek, pelayanan publik semakin mudah dijangkau, dan potensi sumber daya daerah dapat dikelola secara lebih optimal.
“Potensi ekonomi, sumber daya alam, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta berbagai sektor produktif lainnya di wilayah selatan diharapkan dapat berkembang melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah,” ucapnya.
Namun, pemekaran wilayah juga harus disertai kesiapan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, DOB yang terbentuk nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar melahirkan struktur pemerintahan baru.
Embay juga mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten.
“Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara wilayah selatan masih menghadapi berbagai keterbatasan,” tuturnya.
Keadilan pembangunan, menurut pandangan yang mengemuka dalam kongres tersebut, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh masyarakat Banten untuk menikmati hasil pembangunan.
Kongres V Rakyat Banten Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
Selain mendorong perhatian terhadap pemekaran Kabupaten Cilangkahan, Kongres V Rakyat Banten juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan kelembagaan dan pembangunan daerah.
Beberapa rekomendasi yang disuarakan di antaranya penggabungan wilayah kepolisian yang belum masuk dalam wilayah hukum Polda Banten, peningkatan status Polda Banten menjadi tipe A, serta pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Banten.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa agenda perjuangan masyarakat Banten tidak hanya berkaitan dengan pemekaran wilayah, tetapi juga penguatan institusi, pelayanan publik, dan kapasitas daerah dalam mendukung pembangunan.
Bagi masyarakat yang selama ini memperjuangkan Cilangkahan, pembentukan kabupaten baru bukan semata-mata persoalan perubahan batas administrasi pemerintahan.
Harapan yang lebih besar adalah terwujudnya pemerataan pembangunan, terbukanya akses pelayanan yang lebih dekat, berkembangnya potensi ekonomi lokal, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Banten Selatan.
Pemekaran Cilangkahan diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk mengakhiri kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan bahwa kemajuan Provinsi Banten dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, cita-cita pembentukan Kabupaten Cilangkahan bukan hanya tentang lahirnya daerah otonomi baru, melainkan juga tentang menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat Banten Selatan. *(Uzex)
