Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Media dan Kebijakan Publik
Gemasiber80news.com, LEBAK – Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika saya mengikuti perkembangan informasi mengenai Ujung Kulon dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang rencana menyelamatkan Badak Jawa dengan memindahkan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Alasannya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, terutama kemungkinan gempa dan tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Di sisi lain, masyarakat justru dikejutkan oleh pemberitaan bahwa perairan sekitar Ujung Kulon telah masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Dua informasi ini muncul hampir bersamaan dan mengundang pertanyaan yang tidak sederhana. Ketika sebagian badak hendak diselamatkan dari ancaman alam, bagaimana dengan masa depan ruang ekologis yang menjadi rumahnya?
Saya tidak hendak buru-buru menghubungkan kedua kebijakan tersebut sebagai sebuah skenario yang telah dirancang untuk tujuan tertentu. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rencana pemindahan badak merupakan bagian dari rencana pembukaan pertambangan. Demikian pula, penetapan WUP tidak otomatis berarti izin operasi pertambangan sudah diterbitkan.
Namun, kemunculan kedua informasi tersebut secara berdekatan tetap layak mengundang pertanyaan publik. Sebab, ketika menyangkut kawasan dengan nilai ekologis dan kebudayaan yang sangat penting, masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang direncanakan negara, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana masa depan kawasan tersebut akan dijamin.
Bagi saya, persoalan Ujung Kulon tidak bisa dibaca hanya melalui bahasa administrasi pemerintahan. Ujung Kulon bukan sekadar kawasan hutan, bukan semata-mata taman nasional, dan bukan pula sekadar bentangan perairan yang dapat diberi arsiran warna dalam sebuah peta. Bagi masyarakat Banten, Ujung Kulon memiliki kedudukan tersendiri dalam ingatan kolektif, cerita turun-temurun, keyakinan, dan kebudayaan.
Ada hubungan emosional yang terbentuk jauh sebelum pemerintah menetapkan batas-batas kawasan melalui keputusan administratif. Ada sejarah, tradisi, penghormatan, dan kisah leluhur yang membuat Ujung Kulon mempunyai tempat dalam kesadaran masyarakat.
Sejak dahulu berkembang berbagai cerita mengenai Ujung Kulon sebagai kawasan yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat mengenal tempat-tempat yang menjadi tujuan ziarah, menyimpan cerita mistis, dan diyakini memiliki hubungan dengan kehidupan spiritual leluhur. Ada pula cerita mengenai emas yang tersembunyi, harta karun, serta kapal pengangkut emas yang konon terdampar di sekitar kawasan tersebut. Saya tidak sedang memastikan bahwa seluruh cerita itu merupakan fakta sejarah.
Cerita tentang kapal dan harta karun, misalnya, tentu memerlukan penelitian sejarah atau arkeologi apabila hendak dibuktikan. Namun, sebagai tradisi lisan, kisah-kisah tersebut tetap memiliki makna kebudayaan. Ia memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memandang Ujung Kulon semata-mata sebagai ruang geografis, melainkan sebagai ruang yang menyimpan misteri, penghormatan, dan warisan batin.
Ada ironi yang menarik ketika cerita mengenai emas tersebut dipertemukan dengan pemberitaan tentang potensi mineral di kawasan Ujung Kulon. Selama bertahun-tahun, emas hadir dalam cerita masyarakat sebagai sesuatu yang misterius, berkaitan dengan harta karun dan kekayaan tersembunyi. Kini, emas muncul kembali dalam bahasa pemerintahan dan pemberitaan pertambangan. Kepala Dinas ESDM Banten pernah menyampaikan indikasi potensi emas berdasarkan karakteristik Formasi Batuan Cihonje.
Namun, ia juga mengakui bahwa belum tersedia data terperinci mengenai jumlah cadangan dan persebarannya. Pada 17 November 2026, Kepala Badan Geologi ESDM menyatakan lembaganya belum pernah melakukan eksplorasi di kawasan konservasi tersebut dan tidak memiliki data mengenai potensi cadangan emas di sana. Perbedaan penjelasan ini justru memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam membedakan indikasi geologi, sumber daya, cadangan terbukti, dan cerita rakyat. Jangan sampai legenda diperlakukan sebagai hasil eksplorasi, atau dugaan potensi dianggap sebagai kekayaan yang sudah pasti dapat dieksploitasi.
Dimensi kebudayaan Ujung Kulon menjadi semakin menarik ketika saya mengingat tradisi Seba Baduy. Setiap tahun, masyarakat Baduy datang menghadap Bapak Gede, sebutan kehormatan bagi pemimpin pemerintahan yang dalam konteks sekarang ditujukan kepada Gubernur Banten. Mereka membawa hasil bumi sekaligus menyampaikan amanat leluhur.
Dalam sejumlah penyampaian tersebut, Ujung Kulon kerap disebut sebagai bagian dari kawasan yang memiliki kedudukan sakral dalam pandangan masyarakat Baduy. Ini menarik karena secara administratif Ujung Kulon bukan wilayah permukiman Baduy. Namun, dalam cakrawala spiritual dan kebudayaan mereka, kawasan tersebut tetap memiliki tempat yang harus dihormati.
Salah satu lokasi yang berkaitan dengan penghormatan tersebut adalah Sanghyang Sirah. Nama ini dikenal sebagai tempat yang memiliki nilai keramat dalam tradisi masyarakat Baduy. Bagi saya, keberadaan Sanghyang Sirah mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak selalu dibangun berdasarkan kepentingan ekonomi. Ada tempat yang dihormati karena sejarah, ada kawasan yang dijaga karena amanat leluhur, dan ada ruang yang dianggap sakral karena memiliki kedudukan dalam sistem kepercayaan masyarakat.
Kita boleh saja tidak memiliki pengalaman spiritual yang sama dengan masyarakat adat, tetapi perbedaan pengalaman itu bukan alasan untuk meremehkan nilai yang mereka wariskan. Pengetahuan masyarakat adat harus didengarkan, bukan diperlakukan sebagai cerita pinggiran yang hanya menarik ketika dibutuhkan untuk mempercantik acara kebudayaan.
Di sinilah pikukuh Baduy menemukan relevansinya: Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung jangan dihancurkan, lembah jangan dirusak. Ungkapan ini sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung filsafat lingkungan yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa alam bukan sekadar objek yang tersedia untuk memenuhi seluruh keinginan manusia.
Ada batas pemanfaatan, ada kewajiban menjaga keseimbangan, dan ada tanggung jawab untuk mewariskan lingkungan yang tetap layak dihuni. Pikukuh tersebut tidak perlu diterjemahkan secara sempit hanya sebagai larangan merusak gunung dan lembah. Di dalamnya terkandung pesan yang lebih luas: jangan menghancurkan tatanan kehidupan demi kepentingan sesaat.
Saya kemudian bertanya-tanya, apakah pesan yang disampaikan masyarakat Baduy dalam Seba benar-benar memperoleh tempat dalam kebijakan pembangunan Banten? Setiap tahun pemerintah menerima kedatangan masyarakat adat dengan segala simbol dan penghormatan. Hasil bumi diterima, prosesi disaksikan, foto bersama dilakukan, dan sambutan disampaikan.
Namun, setelah upacara selesai, apakah amanat leluhur itu ikut dibawa ke ruang pengambilan keputusan? Jangan sampai masyarakat Baduy hanya dianggap penting ketika mengenakan pakaian adat dan berjalan dalam prosesi Seba, tetapi pengetahuan ekologisnya tidak diperhitungkan ketika pemerintah menyusun kebijakan pemanfaatan ruang. Jangan sampai pikukuh hanya menjadi kalimat indah dalam sambutan pejabat, sementara substansinya tertinggal di halaman upacara.
Persoalan pertambangan menjadi semakin penting ketika kita membaca Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 tersebut mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan tiga kategori wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.
Dalam lampiran peta, sejumlah wilayah daratan dan perairan Banten diberi arsiran sesuai kategori masing-masing. Pemberitaan media kemudian menyoroti arsiran WUP di perairan sekitar Ujung Kulon. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penetapan WUP belum otomatis berarti kegiatan pertambangan dapat dilakukan. Masih ada tahapan perizinan dan persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang yang harus dipenuhi.
Penjelasan itu harus kita tempatkan secara proporsional. WUP bukan izin operasi pertambangan. Penetapan WUP juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa eksploitasi akan segera dilakukan. Namun, WUP bukan pula sekadar gambar tanpa konsekuensi. Ia merupakan bagian dari tata kelola wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi tahapan penetapan wilayah izin usaha pertambangan sesuai kewenangan pemerintah.
Karena itu, masyarakat patut bertanya mengenai alasan, data geologi, komoditas, koordinat, serta pertimbangan lingkungan yang digunakan dalam penetapan tersebut. Apalagi ketika wilayah yang menjadi perhatian berada di sekitar kawasan konservasi yang memiliki kepentingan ekologis luar biasa.
Kecurigaan masyarakat mengenai kemungkinan eksploitasi pertambangan perlu dipahami dalam konteks ini. Kecurigaan bukan bukti, tetapi juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai prasangka tanpa alasan. Ketika perairan sekitar kawasan konservasi masuk dalam peta WUP, ketika pejabat daerah berbicara mengenai indikasi potensi mineral dan migas, dan ketika pada waktu hampir bersamaan muncul wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa, wajar jika masyarakat mengajukan pertanyaan.
Apakah seluruh kebijakan tersebut telah diselaraskan? Apakah penetapan WUP hanya merupakan pemetaan administratif atau terdapat rencana pemanfaatan lanjutan? Apakah kepentingan konservasi sudah menjadi pertimbangan utama? Pertanyaan semacam ini harus dijawab dengan dokumen dan penjelasan resmi, bukan dengan meminta masyarakat berhenti bertanya.
Saya juga tidak ingin mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam Pasal 39, Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ditempatkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup. Pasal 41 mengarahkan pola ruang perairan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Lindung.
Ketentuan ini perlu dibaca bersama peta WUP untuk memastikan hubungan spasial keduanya. Saya tidak akan menyatakan telah terjadi pelanggaran atau tumpang tindih sebelum koordinat dan batas resmi diperiksa. Namun, justru karena ada arahan kawasan lindung, pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan yang transparan mengenai kesesuaian antara kebijakan pertambangan dan kebijakan zonasi laut.
Kemudian ada persoalan yang lebih luas, yaitu masa depan Badak Jawa. Wacana pemindahan sebagian populasi badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam rangkaian kegiatan COP31 di Antalya pada November 2026. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap ancaman bencana, termasuk kemungkinan tsunami akibat gempa atau aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Saya memahami bahwa upaya mengurangi risiko kepunahan merupakan perhatian yang penting. Badak Jawa merupakan satwa yang sangat langka dan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat alaminya yang paling penting. Namun, rencana pemindahan satwa liar bukan pekerjaan sederhana. Ia memerlukan kajian ilmiah yang mendalam, kesiapan habitat penerima, pertimbangan genetika, perilaku, kesehatan satwa, daya dukung ekosistem, dan keberlanjutan populasi.
Ada pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya: jika badak perlu diselamatkan karena habitatnya menghadapi ancaman bencana, bagaimana dengan keseluruhan ekosistem yang menjadi rumahnya? Apakah cukup menyelamatkan sebagian satwa dengan memindahkannya, sementara hutan, sumber air, tumbuhan pakan, satwa lain, dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tetap menghadapi berbagai tekanan?
Konservasi tidak boleh dipersempit menjadi urusan memindahkan individu satwa dari satu tempat ke tempat lain. Badak Jawa bukan barang inventaris yang dapat dipindahkan dari satu gudang ke gudang lainnya. Ia merupakan bagian dari ekosistem yang kompleks. Menyelamatkan badak berarti juga menjaga habitat, melindungi hutan, mempertahankan keseimbangan alam, dan mengurangi berbagai ancaman terhadap kawasan konservasi.
Saya teringat sebuah ironi: badaknya hendak diselamatkan dari ancaman tsunami, tetapi masyarakat masih harus bertanya tentang masa depan laut dan hutan di sekitarnya. Tentu saya tidak sedang mengatakan bahwa rencana pemindahan badak dan penetapan WUP memiliki hubungan sebab-akibat. Kita belum memiliki bukti untuk menyimpulkan demikian. Akan tetapi, kedua persoalan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya konsistensi kebijakan.
Negara tidak bisa berbicara tentang konservasi pada satu meja, lalu membicarakan pemanfaatan sumber daya alam pada meja lain tanpa memastikan bahwa keduanya berjalan dalam satu kerangka perlindungan ekologi. Jangan sampai kebijakan konservasi hanya sibuk menyelamatkan simbol kehidupan, sementara keseluruhan sistem yang menopang kehidupan itu kurang mendapatkan perhatian.
Bagi masyarakat Banten, Ujung Kulon juga bukan sekadar habitat badak atau kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam. Ia adalah bagian dari identitas daerah. Ada masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada laut, ada tradisi yang tumbuh di sekitar kawasan, ada cerita leluhur yang diwariskan, dan ada hubungan batin yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan.
Sebagai orang yang tinggal di Kampung Binuangeun, pesisir selatan Banten, saya memahami bahwa laut bukan sekadar hamparan air. Laut adalah ruang kehidupan. Ia menjadi tempat nelayan mencari nafkah, tempat keluarga menunggu perahu pulang, dan tempat anak-anak mengenal alam sejak kecil. Kehidupan masyarakat pesisir tidak bisa dilepaskan dari kesehatan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia.
Karena itu, persoalan Ujung Kulon tidak semestinya hanya menjadi urusan Kementerian ESDM atau pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Provinsi Banten, DPRD, pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, organisasi lingkungan, dan komunitas nelayan memiliki kepentingan untuk mengetahui serta mengawal kebijakan tersebut. Klaim koordinasi lintas lembaga harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Siapa yang dilibatkan? Kapan koordinasi dilakukan? Apa hasil pembahasannya? Apakah masyarakat pesisir memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan? Apakah para tetua adat Baduy pernah dimintai keterangan mengenai kawasan yang mereka hormati? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan upaya menghambat pembangunan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam kebijakan yang berpotensi memengaruhi ruang hidupnya.
Saya membayangkan pemerintah Provinsi Banten mengundang berbagai pihak dalam sebuah dialog publik yang sungguh-sungguh. Bukan dialog yang sejak awal telah memiliki kesimpulan, melainkan forum untuk menguji dokumen, mempertemukan pengetahuan, dan mendengarkan suara masyarakat.
Kementerian ESDM perlu menjelaskan dasar penetapan WUP. Ahli tata ruang laut perlu memeriksa kesesuaian peta. Ahli konservasi perlu menjelaskan implikasi terhadap habitat Badak Jawa. Para tetua adat Baduy perlu diberi ruang menyampaikan pikukuh dan pandangan mengenai Sanghyang Sirah. Nelayan perlu berbicara tentang ruang hidupnya. Dengan cara itu, kebijakan tidak hanya dibaca dari atas meja, tetapi juga dipertemukan dengan kenyataan di lapangan.
Saya tidak sedang menempatkan masyarakat adat sebagai kelompok yang selalu benar dan pemerintah sebagai pihak yang selalu keliru. Saya juga tidak sedang menolak seluruh kegiatan pertambangan. Negara memiliki kewenangan mengatur sumber daya alam dan masyarakat membutuhkan pembangunan. Namun, kewenangan harus disertai tanggung jawab, sedangkan pembangunan harus mengenal batas.
Ada kawasan yang mungkin secara geologis memiliki potensi mineral, tetapi secara ekologis, sosial, dan kultural memerlukan perlindungan yang jauh lebih besar. Tidak semua yang dapat dimanfaatkan harus dimanfaatkan. Tidak semua yang dapat menghasilkan keuntungan harus dijadikan komoditas. Ada saatnya kebijaksanaan justru terlihat dari kemampuan menahan diri.
Saya kembali kepada pikukuh Baduy: Gunung ulah dilebur, Lebak ulah diruksak. Pesan ini terasa semakin relevan ketika kita menghadapi zaman yang begitu mudah mengubah alam menjadi angka, peta, komoditas, dan peluang investasi. Padahal, gunung bukan hanya batuan, hutan bukan hanya tegakan pohon, laut bukan hanya kandungan mineral, dan Ujung Kulon bukan hanya wilayah administrasi.
Semuanya memiliki hubungan dengan kehidupan, sejarah, kebudayaan, dan masa depan manusia. Barangkali kita perlu belajar kembali bahwa kemajuan tidak selalu berarti mengambil lebih banyak. Ada kemajuan yang justru lahir dari kemampuan menjaga, merawat, dan mewariskan.
Saya ingin anak cucu kelak mengenal Ujung Kulon bukan hanya dari arsip keputusan menteri, berita tentang WUP, atau kisah pemindahan Badak Jawa. Saya ingin mereka masih dapat mengenal hutan yang terjaga, laut yang memberi kehidupan, satwa yang terlindungi, dan tradisi yang dihormati.
Saya ingin mereka masih mendengar cerita tentang Sanghyang Sirah, memahami pesan masyarakat Baduy, dan mengetahui bahwa orang-orang sebelum mereka pernah berjuang menjaga warisan alam Banten. Sebab, kekuasaan memiliki masa jabatan, keputusan dapat diperbarui, dan peta bisa berubah. Namun, ketika hutan rusak, habitat hilang, dan tradisi terputus, tidak semua yang hilang dapat dipulihkan dengan menerbitkan keputusan baru.
Maka, bagi saya, persoalan Ujung Kulon sesungguhnya adalah ujian tentang bagaimana negara memahami kekayaan. Apakah kekayaan hanya berarti mineral yang tersimpan di dalam bumi, atau juga hutan yang tetap berdiri, badak yang tetap hidup, laut yang tetap memberi penghidupan, dan kebudayaan yang tetap diwariskan? Ujung Kulon telah lebih dahulu hidup dalam ingatan masyarakat Banten sebelum tercantum dalam peta wilayah pertambangan. Baduy telah lebih dahulu mewariskan etika menjaga alam sebelum istilah pembangunan berkelanjutan menjadi bahasa resmi kebijakan.
Karena itu, saya ingin mengingatkan bahwa negara boleh memiliki kewenangan menggambar peta, tetapi jangan sampai kehilangan kemampuan membaca pesan leluhur. Sebab, tidak semua yang berharga harus ditambang, tidak semua yang terancam harus dipindahkan, dan tidak semua yang dapat dikuasai harus dieksploitasi. Ada warisan yang tugas kita bukan mengambilnya, melainkan menjaganya agar tetap hidup. Wallahualam. *(Uzex)
Kanekes Leuwidamar Lebak
Rabu, 18 November 2026







