Gemasiber80news.com, LEBAK – Program modernisasi pertanian melalui bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian kini tengah menjadi sorotan tajam. Di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, bantuan mesin pemanen padi modern atau combine harvester yang seharusnya menyejahterakan petani justru diduga disalahgunakan oleh oknum pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) demi keuntungan pribadi.
Pasalnya, biaya untuk memanen padi dari combine ada yang perkilo ada yang perkotak, perkilo Rp 600,-, dan perkotak ada yang Rp 250.000,- ada yang Rp 200.00,-, yang harus dibayar petani. Artinya bantuan yang di berikan pemerintah yang mana dikelola oleh Gapoktan, justru sama biaya jasanya dengan combine yang dimiliki secara pribadi/swasta. Masyarakat mempertanyakan peraturan desa terkait harga jasa untuk combine yang dikelola oleh Gapoktan.
Ketua Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Kecamatan Wanasalam, Nurjaya Kusuma, mengecam tindakan beberapa ketua Gapoktan se-Kecamatan Wanasalam yang tidak menyejahterakan petani. Ia menilai seharusnya combine yang diberikan pemerintah, biaya untuk jasa panen itu harusnya lebih murah dari pada hasil combine yang dimiliki swasta/pribadi.
”Saya menyayangkan program combine ini yang mana seharusnya bisa mensejahterakan para petani. Dinas terkait berikut APH harus turun tangan langsung, wabilkhusus saya meminta Korwil pertanian agar segera turun tangan terkait dugaan tersebut, karena bantuan dari pusat untuk petani tidak dirasakan sedikitpun sama petani, panggil para ketua Gapoktan dan kelompok se-Kecamatan Wanasalam, harus ada sangsi tegas kepada para kelompok yang mendapatkan combine dari pemerintah,” ujarnya, Kamis (05/02/2026).
Selanjutnya Ketua Ormas BBP juga menanyakan terkait Perdes di masing-masing Desa di Kecamatan Wanasalam, seharusnya itu sudah dibuatkan terkait besaran harga jasa untuk sewa combine. *(Red)
