Gemasiber80news.com, SERANG – Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik yang mulai berdampak ke sejumlah wilayah Banten menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang. Pemerintah Provinsi Banten dinilai perlu memperkuat langkah antisipasi, di samping penanganan terhadap masyarakat yang telah terdampak.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang, Anang M Faisal, mengatakan situasi kebencanaan tidak cukup dihadapi dengan merespons setelah dampak terjadi. Pemerintah perlu membaca kemungkinan risiko dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika dampak sudah dirasakan masyarakat, tetapi juga sebelum risiko itu menjadi lebih besar. Penanganan penting, tetapi pencegahan harus berjalan bersamaan,” ujar Anang, Minggu (6/9).
Menurutnya, Pemprov Banten perlu menyiapkan langkah berdasarkan perkembangan kondisi dan rekomendasi lembaga teknis, termasuk kemungkinan penyesuaian aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar di wilayah yang terdampak apabila situasi mengharuskan.
Di sisi lain, masyarakat yang telah terdampak perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. Termasuk persoalan abu vulkanik yang telah masuk ke rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat.
“Abu yang sudah berada di lingkungan warga juga harus menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan edukasi mengenai cara penanganan yang aman, sementara fasilitas publik yang terdampak perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Anang mengapresiasi langkah Pemprov Banten dan BPBD yang telah melakukan pemantauan dan koordinasi. Namun, menurutnya, perkembangan situasi harus menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah.
“Kita tidak perlu menunggu keadaan menjadi darurat untuk kemudian bergerak. Mitigasi yang baik adalah ketika pemerintah mampu mengurangi risiko sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih besar”, tambah anang.
HMI Cabang Serang berharap Pemprov Banten dapat memastikan setiap langkah penanganan berbasis data, terkoordinasi dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Tenang bukan berarti abai. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terlindungi, aktivitas tetap berjalan sesuai kondisi, dan setiap dampak yang sudah terjadi benar-benar diselesaikan,” pungkasnya. *(Uzex)
