Gemasiber80news.com,LEBAK – Kasepuhan Cisitu yang berada di desa Situmulya kecamatan Cibeber kabupaten Lebak Abah Yoyo Yohenda yang akrab disapa abah Uta menanggapi terkait pembasan Raperda perrtambangan meminta bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat. (WPR) yang sudah di tetapkan di masing-masing desa tidak boleh di usulkan oleh koperasi di luar desa nya sendiri, pendirian koprasi pertambangan dan pengurusnya harus orang desa setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan tokoh adat kasepuhan Cisitu abah Yoyo Yohenda kepada awak media ini menanggapi pembahasan Raperda pertambangan mineral dan batubara yang digelar oleh Komisi 1V DPRD Banten, Jum’at 11/9/2026 ujar abah Uta.
Dikatakan abah Uta ketika desa belum membuat Koperasi masih dalam proses yang penting tidak di ambil oleh koperasi di luar desa nya, Abah uta bagian dari Koperasi yang mengusulkan IPR Karena dalam penetapan WPR nya masuk, kata abah Uta Sabtu (12/9/2026)
“Bahwa kasepuhan Cisitu (Abah Uta-red) sebagai pengusul WPR di Lebak selatan menolak dengan tegas apabila ijin tambang rakyat diwilayah yang sudah diyetapkan menjadi WPR diberikan kepada warga luar, ijin tambang rakyat prioritas harus diberikan kepada penduduk desa yang ditetapkan WPR nya, tegas Abah Uta.
Hal senada disampaikan ketua FKMPC ( forum komunikasi Masyarakat peduli Cibeber) Tb Endin yang akrab disapa Uwa, dirinya mendukung penuh pernyataan/ungkapan yang disampaikan oleh kasepuhan Cisitu, bahwa WPR yang ada di kecamatan harus di usulkan oleh desa melalui koperasi yang ada diwilayah tersebut, misalkan WPR yang ada di kecamatan Bayah di usul kan oleh koperasi yang ada dikecamatan Bayah itu sendiri, artinya masing-masing wilayah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada, ungkap Tb Endin.
Pada prinsipnya kedua tokoh sentral kecamatan Cibeber ini mendukung penuh terkait Raperda yang saat ini sedang dibahas namun kedua tokoh tersebut menegaskan yang boleh mengelola nanti koperasi yang ada di WPR yang ada di desanya masing-masing.
*(Tim/Red)
