Foto: Praktisi hukum muda asal Pandeglang, Yosef Regita Firdaus, S.H., M.H.,
Gemasiber80news.com, PANDEGLANG – Praktisi hukum muda asal Pandeglang, Yosef Regita Firdaus, S.H., M.H., menyatakan menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.
Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan alasan mengantisipasi tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Kami memahami kekhawatiran terhadap risiko bencana. Namun menjawab risiko itu dengan memindahkan satwa paling langka di dunia ke lokasi yang belum terbukti layak, tanpa kajian ilmiah yang tuntas dan tanpa proses hukum yang benar, adalah langkah yang keliru dan berbahaya,” ujar Yosef. Minggu (15/11/2026).
Yosef mencatat bahwa Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat badak jawa belum dapat dipastikan dan masih berstatus lokasi yang diusulkan untuk dikaji.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa wacana tersebut belum memiliki landasan teknis maupun yuridis yang cukup untuk dijadikan kebijakan.
A. Alasan Yuridis
1. Prinsip konservasi in-situ. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) mengedepankan pelestarian satwa di habitat aslinya. Upaya di luar habitat asli bersifat pelengkap dan tidak boleh menggantikan penguatan perlindungan di habitat alami. Ujung Kulon adalah satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa.
2. Asas kehati-hatian dan kewajiban kajian lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan asas kehati-hatian sebagai dasar kebijakan lingkungan, serta mewajibkan kajian lingkungan atas kebijakan dan kegiatan yang berpotensi berdampak penting. Pemindahan satwa kritis antarpulau tanpa kajian demikian berpotensi cacat prosedur.
3. Status perlindungan spesies. Badak jawa adalah satwa dilindungi menurut peraturan perundang-undangan nasional (antara lain PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa), tercantum dalam Appendix I CITES yang telah diratifikasi Indonesia, dan berstatus Critically Endangered dalam IUCN Red List. Setiap perlakuan terhadap individu satwa ini harus dilakukan dengan standar tertinggi dan berbasis ilmu pengetahuan.
4. Kepastian status kawasan dan pengelolaan taman nasional. Taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi sesuai peraturan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Alas Purwo belum ditetapkan sebagai habitat kedua badak jawa, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai peruntukan, zonasi, maupun pembagian tanggung jawab pengelolaannya untuk keperluan tersebut.
5. Komitmen internasional atas Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1991 dan Indonesia terikat pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1994). Perubahan mendasar pada pengelolaan populasi badak jawa di kawasan ini semestinya dikaji secara terbuka dan akuntabel.
6. Transparansi dan partisipasi publik. Rencana yang menyangkut kepentingan publik dan lingkungan hidup wajib dibuka kepada masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan pegiat konservasi, sebagaimana dijamin UU PPLH dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rencana ini sempat dipromosikan kepada calon investor sebelum ada keputusan resmi dan kajian yang dipublikasikan.
B. Alasan Lingkungan
1. Kelayakan habitat belum terbukti. Ujung Kulon merupakan hutan hujan dataran rendah dengan sumber pakan, kubangan, dan kelembapan yang khas, sedangkan Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang berbeda, termasuk padang savana dan iklim yang lebih kering. Perbedaan ini harus diuji melalui kajian daya dukung habitat, ketersediaan pakan, dan sumber air sebelum satwa dipindahkan.
2. Risiko kegagalan translokasi lintas pulau. Populasi badak jawa diperkirakan hanya sekitar 87–100 individu. Kehilangan satu individu saja karena stres, cedera, atau gagal beradaptasi sudah berdampak besar bagi populasi. Translokasi dalam satu kawasan Ujung Kulon saja membutuhkan persiapan yang sangat matang; pemindahan lintas pulau menanggung jarak tempuh dan risiko yang jauh lebih besar.
3. Ancaman terbesar justru ada di dalam habitat. Perburuan ilegal telah menewaskan sedikitnya 26 badak jawa, sebagaimana terungkap dalam penegakan hukum pada 2024. Ancaman lain berupa invasi tumbuhan langkap yang mengurangi pakan, persaingan dengan satwa lain, dan penyakit. Memindahkan badak tanpa membenahi pengamanan dan kualitas habitat hanya memindahkan masalah.
4. Risiko di lokasi baru. Lokasi tujuan juga harus dipastikan aman dari perburuan, aktivitas manusia, ancaman penyakit dari satwa lain, serta potensi konflik pemanfaatan ruang. Seluruh aspek ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah sebelum ada keputusan.
C. Sikap dan Rekomendasi
Yosef menegaskan bahwa penolakannya bukan penolakan terhadap gagasan habitat kedua, melainkan penolakan terhadap rencana yang dinilai prematur. Ia menyampaikan rekomendasi berikut:
1. Pemerintah menghentikan promosi dan pembahasan relokasi ke Alas Purwo hingga tersedia kajian ilmiah independen yang dipublikasikan.
2. Setiap rencana translokasi dilengkapi kajian lingkungan, penetapan status kawasan, dan konsultasi publik, melibatkan pemerintah daerah Pandeglang, akademisi, dan lembaga konservasi.
3. Pendanaan konservasi diarahkan untuk perlindungan badak di habitatnya, bukan untuk proyek yang belum terbukti secara ilmiah dan hukum.
“Badak Jawa adalah identitas Pandeglang dan kebanggaan bangsa. Menyelamatkannya harus berbasis sains dan hukum, bukan wacana yang tergesa-gesa,” tutup Yosef. *(Uzex)







