Upah Buruh Sadap Karet di PT Kroewoek Disorot, Disnaker Diminta Sidak

 

Gemasiber80news.com,LEBAK – Praktik pengupahan terhadap pekerja penyadap karet di PT Perkebunan Kroewoek, yang dikenal sebagai Perkebunan Karet gunung madur desa Darmasari kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan. Menurut infirmasi yang diterima Sistem pengupahan yang diduga masih menggunakan pola borongan dengan nilai upah minim dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi salah seorang karyawan (Penyadap karet-red) yang namanya mohon tidak disebutkan membenarkan bahwa sistem pengupahan diperusahan kebun karet milik PT Kroewoek Borongan, tergantung pendapatan, misalkan kita hari ini dapat 15 kg, hitungannya 15:3=5 dikali nilai uang nya nanti berapa itu yang kita peroleh, dan perlu saya sampaikan saya bekerja di perusahaan kebun karet ini sudah sekitar 22 tahun, sepengetahuan saya upah borongan ini diperkirakan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, ujarnya.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan upah, perlindungan hak-hak pekerja, serta pemenuhan standar ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Pekerja, khususnya buruh penyadap karet, merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional perkebunan. Namun, apabila benar mereka menerima upah yang jauh dari standar kelayakan, kondisi tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh.

Sistem pembayaran upah secara borongan juga perlu diperiksa, terutama terkait besaran penghasilan yang diterima pekerja, beban kerja, jam kerja, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Jangan sampai para pekerja yang setiap hari mengeluarkan tenaga untuk menghasilkan produksi perusahaan justru tidak memperoleh penghasilan yang layak dan perlindungan sebagaimana mestinya.

Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak maupun instansi ketenagakerjaan terkait di Provinsi Banten didesak segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Perkebunan Kroewoek Bayah.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta turun langsung untuk memeriksa status kepesertaan para pekerja, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran iuran, serta jaminan perlindungan sosial bagi seluruh buruh, termasuk penyadap karet.

ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIEVALUASI:

1. Kesesuaian upah pekerja dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
2. Legalitas dan penerapan sistem pengupahan borongan bagi buruh penyadap.
3. Kepastian pembayaran upah dan perlindungan hak-hak pekerja.
4. Kepesertaan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
5. Kondisi kerja serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemerintah tidak boleh menutup mata apabila ditemukan dugaan praktik pengupahan yang merugikan pekerja. Perusahaan harus menjalankan kegiatan usaha dengan tetap menghormati hak dan martabat para buruh.

JANGAN BIARKAN BURUH MENJADI PIHAK YANG TERUS DIRUGIKAN!

Investasi dan keuntungan perusahaan seharusnya berjalan beriringan dengan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai produktivitas perkebunan meningkat, sementara nasib buruh penyadap karet justru terabaikan.

Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan segera turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan secara objektif, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Pihak manajemen PT Perkebunan Kroewoek Bayah juga diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai sistem pengupahan, besaran upah buruh penyadap, serta jaminan perlindungan tenaga kerja.

Kami dari tim awak media ingin menegaskan bahwa pengawasan/memantau terhadap perusahaan bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja.

Media membuka ruang bagi perusahan untuk memberikan klarifikasi/hak jawab.

*(Tim/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *