Gemasiber80news.com,LEBAK – Pemilihan antar waktu (PAW) Kepala desa darmasari kecamatan Bayah dan sekitar enam desa lainnya di kabupaten Lebak masih diselimuti misteri, aktivis dan warga minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak peka terhadap persoalan ini, mengingat sudah hampir 2 tahun tidak ada kepala desa definitif.
Hasan salah seorang warga merasa heran dengan belum digelarnya PAW Kepala desa Darmasari, padahal yang saya ketahui Pemdes dan BPD juga sudah sangat siap untuk menggelar PAW, baik anggaran maupun yang lainnya, cetus Hasan.
Deni Ismayadi aktivis lebak selatan pun angkat bicara, ” Menanggapi belum adanya kepastian terkait PAW baik kepala desa darmasari dan enam desa lainnya di kabupaten Lebak, saya meminta kepada Pemkab Lebak dalam hal ini Asda 1 untuk peka terkait persoalan ini, jangan hanya karena menunggu PP terbaru dari Kemendagri diterbitkan, baiknya Pemkab segera jemput bola, karena menurut saya tahun 2025 ini tidak ada agenda nasional, misalkan Pemilu serentak, jadi tidak ada urgensinya, apakah dengan adanya PAW kepala desa berdampak buruk atau mengganggu stabilitas nasional, saya rasa tidak. !! ..ungkap Deni. Senin (29/9/2025)
Kalau tahun 2024 kemarin kita juga maklum karena ada agenda Nasional yaitu Pemilu Serentak, saya berharap Pemerintah jangan terkesan mempersulit hal yang memang tidaklah sulit, kasihan masyarakat, apalagi beredar luas diberbagai Media sosial di desa Tapos 2 kecamatan Tenjolaya kabupaten bogor pada hari sabtu 27/9/2025 telah digelar PAW, pertanyaan nya ko…mereka bisa, kan masih dalam bingkai NKRI…!
Sementara Sekretaris daerah kabupaten Lebak Ir Budi Santoso saat dihubungi redaksi media ini mengatakan”Kasus Nasional ini mah, nunggu PP turunan UU desa terbaru terbit, terkait yang di desa Tapos 2 kecamatan Tenjolaya, belum monitor, yang jelas hasil konsul ke Kemendagri disuruh tunggu PP terbaru diterbitkan, paparnya.
Informasi yang berhasil dihimpun baik warga dan para aktivis meminta agar Pemkab Lebak segera mengambil sikap, peka dan pro aktif terkait persoalan ini, bila perlu kita datangi Kemendagri dan Presiden RI, masa hal sekecil ini lambat penanganan nya.
*(Red)
